 |
| Penulis memegang buku Ajoeba Wartabone (1894-1957): Sekali ke Djokja Tetap ke Djokja, Biografi Gagasan dan Kepemimpinan dari Gorontalo untuk Indonesia Bersatu (Diomedia, 2025) yang ditulis Dr Basri Amin,(Is) |
Oleh: Rusdin Tompo (Koordinator SATUPENA Sulawesi Selatan)
Nama Ajoeba Wartabone bagi orang Gorontalo, dan Sulawesi Utara, tertulis dengan tinta emas. Ia pernah menjadi Kepala Daerah Sulawesi Utara, dan menjabat sebagai Kepala Pemerintahan Umum Gubernur Militer di Manado.
Sebelum mendapat amanah duduk dalam pemerintahan, pria kelahiran Gorontalo, 11 Juni 1894 ini, merupakan kolumnis dan jurnalis. Tulisan-tulisannya kritis-reflektif-sugestif, penuh dengan ide-ide dan gagasan pembaruan, juga menekankan pentingnya keadilan, dan kesetaraan gender.
Ajoeba Wartabone wafat dalam suasana bulan Ramadan, di hari Jumat, 26 April 1957, dalam usia 63 tahun. Kakak dari pejuang dan Pahlawan Nasional, Nani Wartabone, ini dimakamkan di Desa Bubeyo, Bone Bolango, Gorontalo.
Tulisan ini untuk mengenang Ajoeba Wartabone, yang punya Gara'i Adat "Ta loo Layi a Lipu", artinya Putra Terbaik yang menjadikan negeri Gorontalo lebih menonjol dan dikenal luas.
*Nasionalis-Republikein*
Dalam buku Ajoeba Wartabone (1894-1957): Sekali ke Djokja Tetap ke Djokja, Biografi Gagasan dan Kepemimpinan dari Gorontalo untuk Indonesia Bersatu (Diomedia, 2025) yang ditulis Dr Basri Amin, sang tokoh disebut sebagai intelektual awal Gorontalo.
Prof Dr Meutia Hatta Swasono, Ketua Umum Ikatan Keluarga Pahlawan Nasional Indonesia (IKPNI), periode 2024-2029, bahkan menyebut Ajoeba Wartabone sebagai pejuang-pemikir dari Indonesia Timur.
Ajoeba Wartabone merupakan seorang terdidik. Ia bersekolah di Europeesche Lagere School (ELS), Gorontalo, dan Hoofdenschool, Tondano, antara tahun 1903-1914.
Ia pernah pula bersekolah di Bestuursschool, Batavia, tahun 1924-1926. Sekolah pamong praja ini didirikan pemerintah kolonial Belanda untuk mendidik calon pegawai administratif, terutama bagi kalangan bumiputra.
Meski mengenyam pendidikan barat dan keturunan bangsawan, tetap pria berpenampilan rapi yang suka mengenakan dasi dan bertopi ini, jauh dari kata feodal. Anggota parlemen Negara Indonesia Timur (NIT) dari Fraksi Progresif ini bahkan merupakan nasionalis-republikein tulen. NIT mencakup wilayah Sulawesi, Bali, Nusa Tenggara, dan Maluku.
Ini tercermin pada pernyataan ikoniknya, "Sekali ke Djokja Tetap ke Djokja", di mana saat itu Yogyakarta merupakan ibu kota Republik Indonesia.
Pekik yang disampaikan dalam pidatonya pada Pemandangan Umum Parlemen NIT di Makassar, tahun 1947 itu, secara eksplisit menegaskan sikapnya terhadap Republik Indonesia. Bahwa NKRI harga mati! Begitu, dalam bahasa kita sekarang.
*Intelektual-Jurnalis*
Dalam usia relatif muda, tulisan-tulisan Ajoeba Wartabone sudah tersebar luas di media cetak, dan dibaca kalangan terpelajar di Celebes Oetara dan di Hindia Belanda.
Melalui surat kabar Tjahaja Siang, dan Majalah Pertimbangan, pemikiran-pemikirannya seputar kebangsaan, politik, sosial, ekonomi, serta visinya tentang kemodernan diekspresikan. Tjahaja Siang merupakan koran tertua kedua di luar Pulau Jawa, yang sudah terbit sejak tahun1869.
Tulisan-tulisannya itu dapat dipastikan merupakan akumulasi dari bacaan-bacaannya dan jejaring pergaulannya, sejak masa pendidikan hingga memasuki dunia pergerakan. Kadar intelektualitasnya terasa dalam penggunaan diksi dan kutipan berbahasa Belanda.
Sebagai jurnalis, Ajoeba Wartabone pernah bekerja di Majalah Pertimbangan, tahun 1932-1933. Ia duduk dalam jajaran redaksi bersama Mr Soenarjo (Makassar), GR Pantaow (Jakarta), dan A Durand. Media yang terbit tahun 1931 ini dipimpin oleh GE Dauhan, dengan direktur Mr Iskaq Tjokrohadisoerjo.
Posisinya sebagai redaktur membuktikan kapasitas dirinya. Apalagi kontrol pemerintah kolonial Belanda, di masa penjajahan, terbilang ketat. Namun, Ajoeba Wartabone mampu menjalankan posisinya secara optimal.
Majalah Pertimbangan mengklaim dirinya sebagai "majalah untuk rakyat, mementingkan soal-soal politik, sosial, ekonomi". Pelanggannya mencapai tidak kurang dari tiga ribu orang.
Istilah "bekerja untuk rakyat dan karena rakyat" yang dipakai media ini mengindikasikan keberpihakannya. Pun mengingatkan kita pada 9 Elemen Jurnalisme dari Bill Kovach dan Tom Rosenstiel (2001) bahwa loyalitas pertama jurnalisme adalah kepada warga (citizens).
*Jurnalisme Kebangsaan*
Peran media massa selama revolusi 1945-1949, memang begitu penting. Media di kala itu, bukan sekadar penyampai informasi, tetapi lebih dari sebagai penyemangat perjuangan dan alat pemersatu bangsa.
Media massa merupakan bagian dari strategi melawan propaganda penjajah yang ingin terus bercokol di Tanah Air.
Peran media massa begitu diperlukan di masa krisis tersebut. Pasalnya, sekalipun Sukarno dan Mohammad Hatta sudah memproklamasikan negara Republik Indonesia, pada 17 Agustus 1945, tetapi Belanda tidak sepenuhnya mengakui kedaulatan negara kita.
Perubahan fundamental, cepat, dan penuh konflik ini, lantas jadi medan perjuangan, baik secara fisik bersenjata maupun diplomasi.
Berita-berita media massa memainkan peran dan bertindak sebagai soft power guna mempengaruhi opini publik internasional dan membangun citra negara (nation branding) sebagai Indonesia merdeka dan berdaulat. Dan tentu saja sekaligus untuk melawan disinformasi dari Belanda yang manipulatif.
Negara Kincir Angin itu masih mau terus menjajah, yang membuat para tokoh nasional menggunakan segala kemampuannya demi mencapai kemerdekaan penuh bangsa dan negaranya. Sebab, rupanya, secara de facto, Belanda hanya mengakui Republik Indonesia meliputi Jawa, Sumatra, dan Madura.
Melalui Perjanjian Linggarjati, 25 Maret 1947, kemudian terbentuk Republik Indonesia Serikat (RIS). Berikutnya, Perjanjian Renville, pada 17 Januari 1948, menghasilkan garis van Mook, yang mengakibatkan terjadinya demarkasi, antara wilayah Republik Indonesia dengan daerah-daerah yang masih diduduki Belanda.
Kemudian Perjanjian Roem-Royen, 7 Mei 1949, yang menghentikan aksi militer Belanda dan mengembalikan pemerintahan Republik Indonesia ke Yogyakarta.
Lalu Konferensi Meja Bundar (KMB), 2 November 1949, yang memaksa Belanda mengakui Indonesia sebagai negara merdeka, dengan tenggat waktu penyerahan kedaulatan paling lambat dilakukan pada 30 Desember 1945.
Dari timeline history itu, kita bisa melihat betapa alot dan liatnya perjuangan para founding father kita, sebelum kita benar-benar bisa menghirup udara kebebasan penuh di Bumi Pertiwi ini.
Ajoeba Wartabone dan para jurnalis pejuang mengembangkan apa yang kita sebut sebagai jurnalisme kebangsaan, yakni hendak mempertebal kesadaran kolektif hidup bersama, senasib sepenanggungan, dalam identitas kita sebagai negara dan bangsa merdeka.
Ajoeba Wartabone dan mereka yang mengusung jurnalisme kebangsaan, berkontribusi besar dalam menanamkan nasionalisme kepada pembacanya di masanya agar punya kesadaran kritis, sehingga semangat cinta tanah air dan bangsanya terus menguat.
Mereka mentransmisikan nilai-nilai kebangsaan melalui informasi dan berita-berita yang disebarluaskan, supaya terus tumbuh tekad untuk mempertahankan, memajukan, dan menjaga kedaulatan negara dan bangsanya. (*)
